Ketua LSM Sitijenar Situbondo : Jangan Berpolitik Pakai Program Kemensos

Situbondo garismerahnews.com –

Menurut peraturan nomor 249 / LJS.JS/BLPB/07/2014 Tentang kriteria rangkap pekerjaan bagi Pegawai Kontrak Pelaksana PKH Pusat profesi & Kabupaten Maka Setiap Pendamping PKH Tidak Di perbolehkan Rangkap Pekerjaan.

Seperti Halnya yang diungkap oleh Ketua Umum Lsm Siti Jenar (Situbondo Investigasi Jejak Kebenaran) Eko Febrianto, mengatakan bahwa adanya Oknum Kordinator Kabupaten PKH Situbondo, yang merangkap jabatan selain berpolitik memakai Program Kemensos untuk pemilihan Cabub 2020 Dikabupaten Situbondo, dia juga sebagai salah satu asosiasi pengamanan aktivitas pertambangan Ilegal.

” PERATURAN KEMENSOS No 249 / LJS.JS/BLPB/07/2014 Tentang Kriteria Rangkap Pekerjaan bagi Pegawai Kontrak Pelaksana PKH PUSAT ,PROFENSI & KABUPATEN Maka Setiap Pendamping PKH Tidak Di perbolehkan rangkap pekerjaan, apalagi timses dan membonceng program tersebut, di Situbondo ternyata ada,” Ungkapnya.

Ketua LSM Sitijenar membeberkan perencanaan  CALON BUPATI SITUBONDO di Tahun 2020 Dengan Inisial Serta Julukan “B.K.” Mantan SEKDA dan KADIS PUPR BONDOWOSO

“Saya punya bukti nya dan pengakuan para penerima PKH Di Seputaran Kab. Situbondo ini” Tambahnya.

Disaat ditanya terkait rangkap jabatan Eko Febrianto menuturkan.

“Jangankan terlibat Dalam Politik, rangkap jabatan saja tidak boleh loh, apalagi ini belum masa pilbub kok lucu paham aturan tidak iya,” Singkatnya.

Sedangkan Agus Ari Selaku Kordinator Kabupaten (Korkab) PKH mengatakan terang-terangan Via Whatsaap.

” Apa salah saya sebagai warga situbondo punya harapan calon pemimpin masa depan, ingat saya bukan ASN, tenaga kontrak tidak memiliki batasan layaknya ASN,” pungkasnya.

Dari pernyataan tersebut jelas bertolak belakang dengan peraturan Kemensos, lantas bagaimana tanggapan Kepala Dinas Sosial Situbondo.

(Bront’s).

Editor: Tomi